Iklan Korupsi Indonesia VS Belanda

Jadi, ceritanya kemarin itu ikut Webinar Seri 1 Program Pariwara Antikorupsi 2025 yang diadakan oleh Suara Anti Korupsi dan KPK. Salah satu pematerinya bernama Rosinsko Hiro. Alumni University of Amsterdam.

Sebenarnya ada 2 ya seperti yang tertera di gambar tapi saya fokus ke Pak Sinsko yang membahas tentang strategi kampanye terkait anti korupsi. Ya, sesuai background pendidikannya yakni bidang komunikasi. 

Usai pemaparan, saya pun mengajukan pertanyaan "Sebagai alumni Universitas di Belanda, apakah pemerintah di sana juga gencar mengiklankan ajakan untuk tidak korupsi atau kampanye anti korupsi? Karena kalau baca di media, Belanda itu menjadi salah satu negara yang indeks korupsinya relatif rendah. Adakah kira-kira yang bisa dicatat atau diterapkan di negara kita sebagai best practice?"

Tahukah apa jawabannya pemirsaaa??? Sungguh mindblowing sekali

"Terima kasih. Jadi pertanyaannya sebenarnya menarik sekali. Ini juga tadi kenapa di awal saya buka pesan saya tentang berbicara tentang komunikasi publik dan periklanan itu sebetulnya sama tapi beda. 

Ketika kita bicara komunikasi publik, di situ ada yang namanya aturan. Yang namanya aturan itu ada penegakan. Karena ada aturan, tidak ada penegak, ya nggak jadi juga sebetulnya.

 Nah, kalau kita berbicara di kasusnya Belanda, itu ketiga variable tadi, sikap semua orang, mungkin di Belanda kalau saya survei, bisa jadi 90% lebih orang sudah setuju bahwa korupsi itu salah. Yang kedua, itu akan mempengaruhi normal publiknya. Memang tidak umum. 

Kalau ditilang polisi, yaudah. Nggak ada tuh mau minta damai. Atau kalau ngurus, saya mau ngurus waktu itu KTP gitu, ya datang aja ke kantor kecamatannya Belanda itu. 

Nggak ada tuh orang di depan-depan yang nawarin-nawarin, Pak sudah ada surat ini, nggak ada. Terus yang ketiga, apakah saya bisa tidak korupsi di Belanda? Bisa, karena keduanya ini sudah terbangun. Jadi pertanyaannya, apakah di sana ada gencar iklan korupsi? Jawabannya TIDAK. 

Kenapa? Karena kondisi masyarakatnya sudah sampai ke tiga tahap ideal tadi.

Nah, gimana sih peran komunikasi menjadi penting? Peran komunikasi menjadi penting adalah kembali ke poin pertama, kita ada gap. Kita ada gap di aturan dan penegakan. 

Saya mau contoh rokok yang paling umum. Aturannya sudah jelas. Hampir semua pemprov punya aturan dilarang merokok di dalam ruangan. Tapi penegakannya seperti apa? Penegakannya, kalau nggak ada SATPOL PP, orang masih berani.

Aturan yang tidak sinkron dengan penegakan maka akan sulit sekali untuk mencapai kondisi ideal terjadi. 

Nah, ketika ada gap antara aturan dan penegakan, disitulah ada ruang untuk komunikasi. Kenapa? Karena kita ingin mendekatkan yang tadinya jauh. Jadi aturan, penegakan, dan kenyataan ini masih didekatkan. 

Saya kasih contoh di Jakarta, pemprovnya itu strikt. Merokok ditangkep. Atau kayak di Singapura, ketika aturan dan penegakannya segitu strik, tidak perlu dikomunikasikan lagi. Kayak saya kasih contoh, merokok di mal. Tapi keluar sedikit nih, dari Jakarta Selatan ke BSD, misalnya saya masih banyak ketemu orang merokok di tempat makan. 

Karena penegakannya udah mulai kendor, disitulah perlu komunikasi.

Jadi untuk menjawab tadi, apakah di Belanda banyak? Jujur, itu saya sudah hampir nggak pernah lihat bahkan. Tapi karena kondisi masyarakatnya berbeda."